Bicara Salah Tak Bicara Tak Maksimal, Beras Pembagian Pemerintah Tidak Layak.

0
127

Modusinvestigasi.com | Tasikmalaya Kota

Reporter : A. Firmansyah

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) dan Program Keluarga Harapan ( PKH ) itu adalah merupakan Program Pemerintah tentang bantuan masyarakat menengah ke bawah, seperti bantuan pokok pangan berikut uang, baik tunai atau non tunai.

Dalam hal itu jelas pemerintah sangat perhatian kepada masyarakat menengah kebawah, pengabdian pemerintah sungguh toleran dan sudah di perhitungkan.

Bagaimanakah nasib menjadi masyarakat menengah kebawah kalau sama sekali tidak di perhatikan pemerintah ?.

Untuk itu ketika program pemerintah sudah di cetuskan dan harus di laksanakan dengan baik seolah olah dalam perjalanan sering kali banyak disalah gunakan oleh seseorang yang ingin menguntungkan untuk dirinya sendiri (Oknum), seperti contoh dalam pelaksanaan pembagian bahan pokok beras atau uang sering kali tidak memuaskan bagi penerima mamfaat. Memang itu termasuk dalam kategori hal kecil yang tidak mudah untuk di indahkan.

Didalam salah satunya program pemerintah yang berada di Wilayah Kota Tasikmalaya Utara salah satunya Kec. Cipedes mengenai pembagian bahan pokok beras itu sering kalinya menjadi bahan polemik di karenakan beras tersebut yang di terima Keluarga Penerima Mamfa,at ( KPM ) itu terkadang beras tidak layak untuk di konsumsi di karenakan beras tersebut bukan beras yang termasuk premium dan seolah olah itu beras Bulog yang berwarna agak ke item iteman, terpecah pecah dan pula terkadang bau apek.

Sebagian dari masyarakat Narasumber yang tidak mau di sebut namakan mengatakan bahwa beras itu jelas sama sekali tidak layak untuk di konsumsi di karenakan kalau benar benar pemerintah sayang pada rakyatnya kok mengapa memberikan suplai beras yang jelek,,,,,,,? padahal waktu pertama ada pembagian yang dari program keluarga harapan itu beras tersebut bagus dan seneng masyarakat juga menerimanya, tapi makin kesini kesini kok beras itu sangat tidak layak untuk di konsumsinya, terkadang juga datang 2 beras bagus datang lagi jelek datang lagi bagus ataupun ketika datang beras 2 kali bagus ke 3kalinya jelek terkadang juga sebaliknya jadi yang sebenarnya itu jelas di duga seperti ada permainan baik dari pemerintah dinas terkait Dinas Sosial atau pun permainan penyuplai beras, jadi masyarakat kalau bicara itu serba salah bicara takut ditegur dan tidak menerima lagi bantuan ataupun tidak bicara pun juga salah karena beras itu tidak layak untuk di konsumsinya, Katanya.

Di sekitar pertengahan Minggu kedua bulan Desember 2019 kami dan rekan rekan media sebagai menjalankan tugas dan tupoksi media mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H. Nana Rosadi keterkaitan dengan masalah program beras yang di bagikan ke masyarakat mengenai hal ketidak layakan bahwa beras tersebut berwarna ke item iteman dan pada pecah pecah sehingga bau apek juga, dengan jawaban kepala dinas sosial itu hanya menjawabnya cukup dengan jangan terima dan kembalikan lagi kepada suplayernya dan sehingga suplayer tersebut bila mana menjalankan seperti itu akan saya ganti lagi karena banyak suplayer yang ingin memasok beras dengan kualitas baik dengan contoh beras harus memakai beras premium bukannya beras bukan premium apa lagi beras campuran, Paparnya.

Dengan keterangan di atas kepala dinas sosial kota tasikmalaya mengatakan seperti itu jelas harus ada perubahan atau penggantian suplayer yang nakal namun dengan sa,at ini suplayer wilayah Utara kota Tasikmalaya masih saja di gunakan mungkin ada apa di balik itu antara suplayer dengan kepala dinas sosial,,,,,,,? jangan jangan di duga ada upeti buat kepala dinas sosial dari suplayer tersebut yang katanya mau ada penggantian suplayer seperti itu tapi nyatanya masih di pakai.

Kalau kita ketahui dengan secara bersama sama yang sudah di keluarkan aturan dari pemerintah sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M _ DAG/ PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras di tetapkan Bahwa Harga Eceran Tertinggi Beras Premium untuk Wilayah Jawa, Lampung dan Sumatra Selatan adalah Rp. 12.800/KG

sementara harga pasaran beras premium per Juli 2019 menyentuh harga Rp. 12.402/KG, di samping itu di ketahui bersama bahwa bantuannya jg seharusnya di dapat KPM BPNT sesuai PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018 adalah Rp. 110.000/Per KPM setiap bulannya.

Jadi jelas bahwa Program Pemerintah di Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tidak mematuhi aturan tersebut dalam menangani program tersebut karena kalau di biarkan pemerintah dan masyarakat yang sebagai penerima manfa,at mereka di bohongi.***