Bima Arya Sudah Tandatangani Komitmen, Mal Pelayanan Publik di Kota Bogor Dipercepat

0
48

Modusinvestigasi.com | BOGOR | Veronica / Jhodi

Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bogor akan dipercepat. Walikota Bogor Bima Arya sudah menandatangani komitmen percepatan di Kementerian PAN RB Jakarta, Rabu (27/3).

Untuk menguatkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia, Kementerian PANRB melaksanakan acara penandatanganan komitmen dan rakor penyelenggaraan MPP untuk 27 kota/kabupaten.  Acara dihelat Rabu (27/3).

Perlu diketahui, Kota Bogor menjadi salah satu kota yang diundang untuk percepatan penyelenggaraan MPP di tahun 2019 ini.

Di Jawa Barat hanya 3 Kota yang baru akan menyelenggarakan MPP pada tahun ini, yaitu Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.

Dalam laporannya, Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN RB Prof. Diah Natalisa, menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen kepala daerah sebagai bentuk motivasi untuk implementasi MPP di daerah.

Selain itu, disampaikan bahwa 27 Kota/Kabupaten yang saat ini mendatangani merupakan kota/kabupaten yang sudah melakukan tahapan-tahapan persiapan dan koordinasi dengan Kemen PANRB.

Sementara itu, Menteri PANRB dalam arahannya menyatakan bahwa globalisasi telah merubah kondisi saat ini tanpa batas dan perubahan pada aspek pelayanan publik.

Informasi yang terbuka telah mengubah standar layanan yang diinginkan masyarakat terhadap layanan publik.

Masyarakat berharap bahwa layanan publik harus sama dengan layanan privat. Harus ada perubahan layanan yang cepat, transparan dan tidak berbelit-belit.

“Indikator saat ini untuk pelayanan publik bukan lagi kepuasaan, tapi kearah kebahagian warga”, ujar Syafruddin, Menteri yang juga mantan Wakapolri.

Kebahagiaan bisa diciptakan dengan tampilan layanan publik yang melayani, nyaman, dan kejelasan prosedur. Pelayanan diukur dengan kecepatan, terintegrasi, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Hadirnya MPP harus menjadi fasiltas layanan yang lebih baik, demi terciptanya layanan yang berkualitas.

“Butuh komitmen, butuh kolaborasi, butuh kebersamaan dari seluruh instansi atau lembaga pelayanan publik agar MPP menjadi layanan yang diharapkan warga,” tegas Syafruddin.

Diakhir sambutan, Menteri PANRB berharap seluruh Bupati/Walikota dan DPMPTSP untuk mengerahkan seluruh sumberdaya agar MPP dapat diimplementasikan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bogor menyatakan bahwa MPP akan hadir di Kota Bogor sebagai bentuk perubahan pelayanan publik yang terintegrasi secara berkualitas.

“Sudah kami rencanakan dan anggarkan di 2019. Insya Allah akan launching pada Juli 2019. Saat ini sedang disiapkan seluruh tahapannya oleh DPMPTSP,” ujar Bima.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen antara 27 bupati/walikota dengan Menteri PAN RB untuk implementasi MPP di daerah. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here