*DEWAN PERS MAUNYA APA ?*

0
148

MODUSINVESTIGASI.COM | BANTEN | HORLAS

Berbagai kalangan   mengecam pernyataan Ketua Dewan Pers, Prof. M. Nuh. Pernyataan M. Nuh yang dinilai kontraversial itu atas nama Ketua Dewan Pers yang seharusnya ikut berupaya untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, justru sangat terkesan jadi penghambat karena telah  menambah beban bagi kehidupan dan kebebasan pers di Indonesia.

Saat pertama Dewan Pers di Indonesia muncul tahun 1966 dengan UU No. 11 tahun 1966, menyatakan bahwa Dewan Pers berfungsi sebagai pendamping pemerintah untuk secara bersama-sama membina perkembangan dan pertumbuhan pers di tingkat nasional. UU No. 21 Tahun 1982 ada perubahan dari keterwakilan dalan unsur keanggotaan dari Dewan Pers seperti dalam pasal 6 ayat (2). Sedangkan dalam UU No. 40 tahun 1999 Dewan Pers jadi independen seperti pada pasal 15 ayat (1) menyatakan : dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen. Dan fungsinya pun jadi berubah, jika sebelumnya menjadi penasehat pemerintah kini menjadi pelindung kemerdekaan pers.

Masalshnya, Mohamad Nuh justru telah menggiring opini publik dan menekan pemerintah pusat maupun daerah agar tidak melakukan kerjasama dengan pengelola media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Kata Sekjen Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Ikhsan  misalnya menilai, pernyataan Mohamad Nuh, jika merujuk pada UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers hanya bersifat mendata dan tidak punya otoritas untuk memverifikasi. Jadi verifikasi itu hanya kebijakan atau protap yang dibuat oleh Dewan Pers, dan bukan produk UU Nomor 40 tahun 1999. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan oleh Dewan Pers yang sudah Indrpenden sifatnya sekarang ini ?

Jadi pernyataan Ketua Dewan Pers yang dilontarkan di Makassar itu akan berdampak pada reaksi banyak pihak yang melihat adanya kecenderungan untuk memotong kebebasan pers yang sudah relatif baik berjalan sejak reformasi 1998.

Kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, termasuk masuk dan tidak masuk menjadi anggota suatu organisasi itu dijamin oleh UU seperti konvensi International Labour Organization (ILO) serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh itu mengada-ada dan provokatif. “Sebagai Ketua sebuah lembaga penampung para komprador yang kehilangan harga diri di tingkat nasional, wajar saja dia cari panggung pemberitaan. Jadi, itu biasa saja,” ungkap Welson Lelengke. Karena menurut dia, Dewan Pers sedangt mengalami delusi akut yang ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara yang keliru.

Dewan Pers jangan pula memperalat Humas di Pemerintah  Daerah sebagai lembaga sensor dari kemerdekaan pers yang telah kita perjuangkan dengan susah payah pada 20 tahun silam dengan refomasi 1998 yang juga berdarah-darah itu.

UU Pers No. 40 tahun 1999, mengamanahkan pada Dewan Pers sebagai lembaga satu-satunya yang  berkewajiban untuk melindungi organisasi Pers seperti PWI, AJI, dan IJTI. Tidak ada dasar hukumnya Dewan Pers yang dapat diperbolehkan untuk bisa menghimbau, termasuk juga lembaga dari pemerintah.

Dewan Pers hanya mengawasi saja pelaksanaan kode etik jurnalistik. Karena memang tupoksinya cuma boleh mendukung kebebasan pers dan kehidupan pers dari campur tangan pihak lain. Karena Dewan Pers tidak punya wewenang untuk mengurusi apapun yang menjadi hak serta wewenang yang dimiliki oleh satu media. Setidaknya dalam UU Pers No. 40 thn 1999 ada satu pasalpun terkait Dewan Pers sebagai lembaga pemberi perijinan untuk perusahaan. Apalagi hendak dijadikan sebagai syarat maupun agar suatu media bisa terdaftar. Jika pun ada peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pers, itu semua sifatnya tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan suatu persyaratan.

Seoerti kita ketahui bahs media online, digital diatur oleh UU ITE No. 19 tahun 2016. Untuk perijinannya ada di pemerintah. Demikian juga untuk lembaga penyiaran diatur oleh Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Jadi untuk Uji Kompetensi Wartawan cukup dilskukan oleh masing-masing media. Karena toh, media itu sendiri yang akan menanggung resiko atau memperoleh keuntungan dari kualitas mutu atau tak berkualitasnya wartawan dari media yang bersangkutan.

Menurutnya Didit, Dewan Pers bukan lembaga pembredel media, tugasnya justru harus melindungi dan menjaga pekerja pers dari perlakuan buruk, diskriminatif serta kriminalisasi dari pihak manapun. Dewan Pers tidak boleh menentang kemerdekaan pers itu sendiri. Begitu juga Dewan Pers janganlah terus membuat Humas di pemerintah daerah sebagai lembaga sensor kemerdekaan Pers.

Tak ada salahnya organisasi pers online seperti IWO dan IMO dapat meminta klarifikasi ke Dewan Pers yang terkait kasus ini yang menurutnya sudah marak di beberapa daerah sebab hal tersebut dipertentangkan dengan UU No 40 thn 1999.

Lantas, atas dasar apa Dewan Pers Independen sekarang ini merasa berhak untuk memverifikasi media pers ?

Karena semua tak jelas, jadi wajar pertanyaan kepada Dewan Pers sebenarnya mau apa ?

Sebab spekulasi dari jawaban pun bisa atas semua pertanyaan yang tak terjawab itu bisa semakin liar. Misalnya bisalah Dewa Pers diduga sedang promosi diri agar bisa ikut dinominasikan dalam susunan kabinet yang sedang ramai jadi gunjingan politisi di Indonesia.

Lha, kalau benar begitu adanya, alangkah mahal tebusannya harus mengorbankan insan pers kita di Indonesia.

Sungguh, sangat memalukan !.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here