FSP LEM SPSI Jabar Tolak Surat Menaker

0
340

Modusinvestigasi.com | Bandung | Hans Nainggolan

Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP LEM) KSPSI Jawa Barat menolak surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 Tentang Permintaan Penetapan Upah Minimum Sesuai PP 78/2015 Tanggal 19 Oktober 2018.

Surat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang meminta agar gubernur seluruh Indonesia menetapkan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78  Tahun 2015), ditanggapi beragam oleh serikat pekerja/serikat buruh.

Ketua  DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Ir Muhamad Sidarta kepada Modus Investigasi mengatakan, dari awal lahirnya PP 78/2015, pihaknya menolak upah minimum yang ditetapkan berdasarkan formula PP 78/2015, pasalnya rumus formula PP78/2015 tersebut menghilangkan survey harga pasar terhadap 60 item komponen kebutuhan hidup layak yang sesungguhnya, sebagai dasar penetapan upah minimum serta menghilangkan peran dan fungsi Dewan Pengupahan di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Menurut Sidarta, PP 78/2015 bertentangan dengan makna maupun semangat UUD 1945 dan Undang-Undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan, bahwa : UUD 1945 Pasal 27 ayat(2)  Tiap-tiap warga Negara berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan Pasal 28H ayat (1) Setiap  orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup  yang  baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13, tahun 2003 mengatur lebih jelas dan tegas dengan beberapa pasal tentang upah dan penghidupan layak yang menjadi tanggung jawab pemerintah, diantaranya Pasal  88 (1)  Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a.  upah minimum ; b.  upah kerja lembur ; c.  upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d.  upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya ; e.  upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f.  bentuk dan cara pembayaran upah; g.  denda dan potongan upah ; h.  hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i.  struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j.  upah untuk pembayaran pesangon; dan k.  upah untuk perhitungan pajak penghasilan. (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pasal  89 (1)  Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf  a dapat terdiri dari atas : a.  upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b.  upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (2)  Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal  98 (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar.

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal  102  Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah agar tatacara, proses, penetapan dan pelaksanaan upah minimum yang merupakan jarring pengaman, untuk pekerja lajang dengan masa kerja nol tahun yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kembalikan mekanismenya sesuai dengan isi undang-undang ketenaga kerjaan, nomor 13 tahun 2003 dan cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan yang menimbulkan disparitas upah sangat tinggi antar daerah, juga tidak mencerminkan keadilan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) harus disahkan 1 November  dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus disahkan pada 21 November oleh Gubernur masing-masing daerah, tegas Sidarta.***