Menguak Modus Pasal dalam Omnibus Law yang Tak Sesuai UUD 1945

0
100

Reporter : Veronica

Kontroversi pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law terus berlanjut. Para akademisi, organisasi buruh, dan gerakan sipil tidak henti-hentinya menguliti berbagai mitos kenikmatan yang ditawarkan oleh Undang-undang sapu jagat itu. Pertanyaan yang muncul kemudian, untuk siapa sesungguhnya Omnibus Law dibuat?

Draft UU Cipta Kerja Omnibus Law kini sudah sampai ke tangan Presiden Joko Widodo, menunggu ditandatangani untuk kemudian dinyatakan sah sebagai Undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengkonfirmasi bahwa Presiden menerima draft setebal 812 halaman, menyusut ratusan halaman dari draft yang disetujui bersama dalam rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020).

Sebelumnya, sejak pembahasan dimulai pada Februari lalu, publik terus dibuat bertanya-tanya mana draft yang bisa jadi acuan. Tebal halaman draft UU Cipta Kerja Omnibus Law yang beredar di publik terus mengalami metamorfosa, 1.028 halaman pada Februari, 905 halaman pada 5 Oktober, 1035 halaman pada 12 Oktober, hingga berujung pada 812 halaman. Draft-draft tersebut pun sampai ke publik melalui cara-cara yang tidak resmi, karena Panja DPR tidak pernah mempublish draft Omnibus Law di situs resmi lembaga.

Lembaga pemantau kinerja DPR RI, Indonesia Parliamentary Center (IPC) berkesimpulan, pembahasan UU Cipta Kerja Omnibus Law sangat terburu-buru dan minim partisipasi publik.

“DPR gagal memanfaatkan antusiasme publik. Lama pembahasan suatu UU prioritas saja bisa di atas 36 bulan. Jadi bagaimana bisa Omnibus Law yang melingkupi pembahasan 72 UU dibahas secara cepat, singkat, dan maraton?” kata Muhammad Ichsan, Koordinator Divisi Reformasi Parlemen IPC.

Pengajar hukum Perburuhan dari Universitas Unika AtmaJaya Andriko Otang mengatakan, sejak digagas pertama kali oleh Presiden Jokowi pada awal-awal pemerintahan periode ke-II, Omnibus Law sudah menjadi perhatian banyak pihak, terutama para akademisi dan serikat buruh. Semua bertanya-tanya, seperti apa sebetulnya konsep Omnibus Law yang akan dibentuk oleh Jokowi.

“Kami berusaha mencari tahu apa substansi isi dari UU Cipta Kerja, tapi semua prosesnya tersembunyi. Kita hanya mendengarkan sekelumit isi, tanpa mendapatkan draft utuh. Transparansinya bisa dikatakan tidak ada sejak awal,” ujar Andriko, Senin (12/10).

Ketika kemudian banyak pihak yang berteriak tentang transparansi, kata Andriko, barulah pemerintah mulai menggandeng para stakeholder untuk turut membahas Omnibus Law. Dalam konteks kluster ketenagakerjaan misalnya, beberapa organisasi buruh mulai diundang. Namun Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pendapat mereka hanya sebatas ditampung tanpa dipertimbangkan, apalagi difasilitasi dalam UU Cipta Kerja.

“Yang diharapkan oleh serikat pekerja adalah duduk bareng dan merumuskan bersama. Bukan hanya sekedar didengar,” ucap Andriko.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Muchamad Ali Safa`at mengatakan, Undang-undang adalah satu-satunya produk hukum yang seharusnya melibatkan partisipasi publik secara banyak maksimal. Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 menyebut bahwa keterbukaan adalah salah satu asas yang wajib ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“UU harus bersifat demokratis karena dia adalah produk hukum pertama di bawah UUD 1945. Pembentukan UU yang tidak demokratis telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat, mengingkari kedudukan UU sebagai produk demokrasi, mengingkari kedudukan DPR dan Presiden sebagai lembaga demokratis, serta mengorbankan tujuan kesejahteraan umum demi tujuan-tujuan yang tersembunyi,” kata dia dalam sebuah webinar, Jumat (16/10).

Selain bermasalah dalam hal keterbukaan dan partisipasi publik, Omnibus Law juga disorot dalam hal legalitas formil. Perubahan halaman yang signifikan antara draft yang disahkan pada rapat paripurna (905 halaman) dan yang diberikan kepada presiden (812 halaman) dianggap menyalahi peraturan perundang-undangan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, perubahan draft yang disetujui di rapat paripurna hanya diizinkan sebatas perbaikan yang bersifat kesalahan penulisan seperti titik, koma, frasa, dan tanda baca lainnya. Ringkasnya, kata Feri, tidak boleh terjadi perubahan yang menimbulkan perbedaan makna.

“Apa yang terjadi hari ini sangat menakjubkan karena banyak sekali perubahan. Ini sangat bermasalah. Pasca persetujuan bersama seharusnya tidak ada lagi upaya untuk menambahkan atau mengurangi pasal-pasal yang ada. Pada titik itu, bukan tidak mungkin Omnibus Law cacat secara prosedural dan inkonstitusional,” pungkas Feri.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dhia al Uyun menambahkan, ada pelanggaran dalam proses penyerahan draft UU Cipta Kerja kepada Presiden yang menyalahi batas waktu 7 hari Hal itu tertera dalam ayat 2 Pasal 72 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.”

“Setelah proses persetujuan bersama, 7 hari setelahnya harus sudah diserahkan kepada Presiden, berarti maksimal tanggal 12 Oktober 2020. Tapi ternyata pengiriman baru dilakukan tanggal 14 Oktober,” ucap Dhia.

Permasalahan dalam proses pembentukan perundang-undangan kemudian menimbulkan tanda tanya besar, untuk apa sebetulnya Omnibus Law dibuat, sehingga prosesnya menabrak semua regulasi dan kebiasaan yang umum terjadi di legislasi?

Arah kebijakan pembentukan UU Cipta Kerja dibentuk berdasarkan satu kerangka berpikir umum, yakni hak masyarakat akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Turunan dari kerangka berpikir itu diterjemahkan dalam pembentukan UU yang bisa menggenjot sektor usaha untuk kemudian menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Jumlah tenaga kerja yang menganggur di Indonesia saat ini sekitar 7 juta orang. Mengantisipasi kondisi ekonomi nasional yang sulit dan tingginya kompetisi ekonomi global, pembukaan lapangan kerja dinilai menjadi solusi konkret demi mencapai target bonus demografi tahun 2045.

Atas permasalahan tersebut, pemerintah sebagai pengusul RUU Cipta Kerja berkesimpulan, setidaknya ada dua hal yang perlu dibenahi. Pertama, pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kedua, perbaikan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

Dari dua hal tersebut, Muchamad Ali Safa`at menjelaskan, Omnibus Law lebih cenderung menitikberatkan pada kemudahan investasi dan berusaha.

“Memang ada pembahasan tentang perlindungan UMKM dan pembinaan koperasi, tapi mayoritas yang dibahas adalah iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk seluruh pelaku usaha, termasuk untuk korporasi besar,” ujar dia.

Selain itu, Ali menambahkan, terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha setidaknya ada 4 faktor yang ditengarai sebagai penghambat, yakni minimnya pemerataan pelaku usaha, penolakan masyarakat dan lingkungan, sistem perburuhan, dan perijinan yang berbelit-belit.

“Ini sebetulnya sangat kontradiktif. Pemenuhan hak atas pekerjaan menjadi salah satu tujuan utama Onibus Law, tapi di sisi lain yang dipandang sebagai penghambat investasi adalah persoalan buruh. Sehingga muncul aturan-aturan yang cenderung merugikan buruh, misalnya pasal tentang penguatan peran peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Padahal kita tahu, terjadi ketidaksetaraan posisi pekerja dan pengusaha. Sehingga dibutuhkan UU untuk menyeimbangkan posisi tersebut.”

Andriko Otang, Direktur Trade Union Rights Centre mengatakan, Omnibus Law lebih cocok disebut sebagai UU Kemudahan investasi karena seluruh aspek yang diatur hampir semuanya berujung pada penggenjotan sektor usaha. Regulasi tentang ketenagakerjaan, kata dia, seharusnya tidak masuk dalam kluster Omnibus Law karena hanya berujung pada pelemahan sektor kualitas sumber daya tenaga kerja dan pelemahan serikat buruh.

“Ini seperti rezim Orde Baru, banyak investasi, tenaga kerja di komoditi. Tapi organisasi serikat buruh akan melemah,” ucap Andriko.

Selain itu, menempatkan persoalan buruh sebagai salah satu penghambat investasi adalah sesuatu yang keliru. Survei World Economic Forum (WEF) tahun 2017 menyebutkan bahwa faktor yang paling menghambat investasi adalah praktik korupsi dan regulasi yang berbelit-belit.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2019 memang naik 2 poin menjadi 40 poin. Namun capaian itu masih jauh dari target 50 poin yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, terjadi kontroversi atas revisi UU KPK yang juga menuai protes keras dari masyarakat dan lembaga pemantau korupsi Indonesia.

“Siapa sih yang tidak senang dapat pekerjaan? Tapi kalau pekerjaan itu tidak dapat memberikan penghidupan yang layak, ini akan jadi masalah. Pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan kualitas angkatan kerja kita. UU Cipta Kerja ini salah dalam penempatan prioritas masalah ketenagakerjaan kita,” tegas Andriko.

(Laporan dari beberapa sumber Tim Investigasi, JS)