Pungutan Masih Dilakukan Atas Dasar Kepala Sekolah Melalui Komite

0
46

Modusinvestigasi.com | Kab. Taikmalaya

Reporter : A. Firmansyah

Program Pemerintah Pendidikan dari Kementrian Agama ( KEMENAG ) melalui sektor Dirjen Sarana dan Prasarana ( SAPRAS ) telah di sampaikan di tiap tiap Wilayah yang telah di tentukan dan mungkin itu di beberapa Propinsi Kota dan Kabupaten yang ada di Tanah Air yang khususnya dari Kementrian Agama Pusat.

Program tersebut yaitu untuk dari Satuan Sarana Prasarana ( SAPRAS ) Pembuatan Gedung Bangunan Pendidikan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan di salah satunya sekolah tersebut yang mendapatkan program yaitu Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 yang berdomisili di Jalan Ciawi Panumbangan Kp. Sudimara Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang telah mendapatkan 1 Ruangan Belajar di lantai atas dengan Nilai Anggaran 170.000.000._ ( Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah ) dalam hal itu sekolah tersebut menyayangkan alokasi anggaran satu ruangan belajar dana tersebut itu tidak cukup dan akhirnya sebagai Kepala Sekolah MIN 4 di duga memutuskan untuk memungut ke semua Siswa Siswinya dengan sebesar nilai uang 160.000._ per siswa/i yang kurang lebihnya dari 200 siswa/i melalui komite sekolah.

Menurut keterangan Narasumber yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan bahwa sekolah madrasah ibtidaiyah 4 lagi membangun ruangan belajar satu lokal namun sekolah itu dananya tidak mencukupi dan akhirnya memungut ke semua anak anak yang sekolah di sini sebesar 160.000._ sebenarnya saya merasa keberatan juga dengan gaya cara kepala sekolah tersebut di karenakan anak kami dua duanya sekolah di sini dan saya harus banyar uang sebesar 320.000._ ( Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) yang itu mau tidak mau harus di bayar dan akhirnya saya bayar juga ikutan dengan yang lain juga sama bayarnya, maka kami sebagai orang tua wali murid merasa aneh setiap ada keperluan sekolah itu suka di bebankan kepada anak anak didiknya setelah kepala sekolah yang ini dengan nama ” Z “beda dengan kepala sekolah yang sebelumnya, Katanya

Dalam mengenai hal ini seandainya semua sekolah yang khususnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri tanpa ada pengawasan yang rill mau seperti apakah dunia pendidikan untuk kedepannya pendidikan di tanah air yang masih berani memungut kepada siswa/i bila mana masih kebutuhan sekolah terus di bebankan kepada anak anak didiknya padahal pemerintah sudah banyak mengeluarkan bantuan dana terutama untuk di bidang pendidikan baik untuk Sarana dan Prasarana, Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) berikut Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ( RKAS ).

Untuk itu kita semua perhatikan di dalam Aturan Peraturan Presiden No 87 Th. 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Keputusan Gubernur Nomor 700 tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Satgas Saber Pungli Propinsi Jawa Barat itu sudah jelas bahwa sebagai Warga Indonesia harus patuh dan ta,at kepada peraturan pemerintah yang sudah di tetapkan.

Maka untuk itu heading sektor Kementrian Agama beserta jajaran Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia agar supaya cross cek lapangan di karenakan sekolah tersebut sering kali meminta pungutan liar ( PUNGLI ) untuk keperluan keperluan di sekolahnya karena sudah jelas untuk sekolah negeri di larang untuk meminta minta kepada anak didiknya karena pemerintah sudah menanggungnya.  ***