Tidak Adanya Pengawasan, Program DAK 2020 Asal-Asalan

0
53

Reporter : A Firmansyah

Tasikmalaya – Begitu banyaknya Program Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 2020 di tiap tiap Daerah yang khususnya Propinsi Jawa Barat baik Kota / Kabupaten yang mungkin itu Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi APBD 1 APBD 2 dengan pekerjaan yang berbeda beda seperti Gedung Bangunan, Draynise dan Jalan, di masa masa Pandemi Covid-19 pemerintah memberikan peluang program pekerjaan baik Pembangunan Baru ataupun pembangunan Rehabilitas dan itu semata mata program pemerintah tersebut jangan di gegabahkan dalam arti hal pemamfaatan untuk rekayasa kepentingan pribadi.

Seperti kita ketahui pemerintah menunjuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat yang sedang melaksanakan Program Pembangunan Gedung Baru Ruang Kelas dan Rehab Ruang Kelas belajar yang di sisi lain mencakup beberapa ruang kelas yang di kerjakan dari 39 Kecamatan  dari kurang lebihnya 284 titik Ruang Kelas Belajar Sekabupaten Tasikmalaya.

Dalam pengerjaan tersebut untuk Wilayah Tasikmalaya Utara sebagian mengkhawatirkan dan di duga ada pememfaatan dana pembangunan untuk kepentingan pribadi mengenai rehab ruangan kelas berat, contoh dari pekerjaan yang lama itu seharusnya ada pergantian tetapi ada pula yang tidak di ganti dengan yang baru padahal di daerah beda kecamatan itu pada di ganti yang utama di pergantian Konstruksi Beton Atas ( Ring Balek ) dan ketika waktu melihat Bistek/Gambar untuk wilayah utara sebagian tidak maksimal beda jauh di banding daerah daerah yang lain padahal untuk semua pembangunan rehab ruang kelas semuanya sama dengan Anggaran Rp. 115.000.000._ ( Seratus Lima Belas Juta Rupiah ) yang termasuk rehab berat.

Selama dalam pengerjaan program DAK 2020 Kami Selaku Kontrol sosial melihat dengan tata cara pengerjan itu sangat ceroboh sehingga pekerjaan itu asal cepat selesai dan tidak melihat mana material yang sudah menempel lama harus di ganti. Ketika kami melihat gambar yang ada di papan informasi itu tidak lengkap dan setelah itu kami langsung menanyakan kepada penanggung jawab sekolah dan alasannya dengan jawaban itu di suruh konsultan ( timteknis ) harus seperti ini, trus kami bertanya apa saja yang harus di ganti baru dan apa yang barunya hanya Baja Ringan, Kusen saja sedangkan genteng cuma beberapa ratus yang di gantinya serta penambahan ruangan yang di jadikan utama bukannya yang ruang kelas pokok dulu dalam pengerjaan tapi tetap saja jawabnya konsultan dan konsultan tersebut sudah di pindah alihkan ke yang baru, dan bila gambar masih pakai yang konsultan pertama, jadi pekerjaan di DAK 2020 untuk salah satunya wilayah utara carut marut dan jadi bahan Polemik pembicaraan para pemerhati masyarakat yang tahu tentang pembangunan.

Untuk hal ini di program pembangunan pemerintah khususnya wilayah utara dari tahun 2019 sampai tahun sekarang 2020 itu sepertinya di anggap pembangunan dari dana pribadi bukannya dari dana pemerintah, dan kalau benar benar dana dari pemerintah seharusnya dengan pengerjaannya sesuaikan dengan dana yang sudah ada dari anggaran pemerintah mengapa dan ada apa di balik itu untuk wilayah utara sangat jauh perbedaanya di bandingkan daerah daerah yang lain se kabupaten tasikmalaya dan seolah olah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mandul alias molor sama sekali tidak ada penggubrisan kepada wilayah tersebut.

Ketika Tim Koran Modus Investigasi yang bersamaan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Pandika Siliwangi Tim kisaran bulan September Kontrol Sosial ke salah satu sekolah wilayah utara dengan hasil kontrol sosial tersebut sangat sangat mengecewakan dalam pekerjaan setiap peruangannya masih banyak pula memakai material lama dan material KW 2 padahal dalam setiap program pemerintah yang khususnya dana alokasi khusus itu di wajibkan memakai bahan material KW 1 bukannya KW 2 ( Bahan Material Banci ) dan itu termasuk memakai bahan asal asalan juga karna ini Program Kegiatan Pemerintah Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 2020.

Untuk selanjutnya mohon dinas terkait khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya agar supaya turun lapangan verifikasi dalam pekerjaan DAK 2020 apakah pekerjaan itu maksimal sehingga kuwalitas dan kuantitas pembangunan bisa untuk di pertanggung jawabkan sesuai aturan teknik pembangunan yang sebenarnya, seandainya bila tidak ada monitoring langsung dari dinas terkait dan tim teknis propesional itu jelas semua pembangunan yang ada di wilayah utara di duga ada pemamfa,atan untuk dirinya sendiri dan yang seharusnya dinas terkait serta tim teknis harus tegas lugas dengan program pemerintah DAK 2020 jangan molornya saja tunjuk ini dan tunjuk itu dalam menangani masalah program pemerintah.