Siapa Penikmat Miliaran Dana Pembangunan Raib di Bisnis BAKTI Kominfo? # 1

0
103

Reporter : Veronica

Modusinvestigasi.com, Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa jaringan internet dan telekomunikasi memiliki peran penting untuk menunjang produktivitas masyarakat di tengah wabah. Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui sebuah lembaga yang bernama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), sudah sepuluh tahun terakhir mengelola dana triliunan rupiah untuk pemerataan dan inklusivitas teknologi telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Namun catatan merah beberapa proyek yang gagal di masa lalu terus menghantui program besar masa kini yang digembar-gemborkan sebagai proyek Tol Langit.

Jika ada sebuah pertanyaan, berapa sebetulnya tingkat kemajuan teknologi telekomunikasi dan internet di Indonesia saat ini? Jawabannya tentu belum memuaskan. Di antara negara-negara ASEAN saja, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia berada di peringkat ke-7. Kita kalah dari negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Hanya lebih baik dari negara yang baru merintis seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, di saat negara-negara maju sudah mengejar target 100 Megabit per Second (MBPS), Indonesia masih tertatih-tatih mencapai target 20 MBPS.

“Tahun 2025, Thailand sudah menargetkan 100 MBPS. Di Indonesia, rata di kota-kota besar kecepatan internet kita hanya 8 MBPS. Di daerah-daerah terpencil lebih parah lagi. Makanya jangan heran kalau zoom masih sering putus-putus,” kata Heru Sutadi saat berbincang dengan Tim Investigasi, Kamis (12/11).

Padahal, kata dia, Indonesia bukan termasuk negara yang baru memulai dalam mengembangkan teknologi telekomunikasi. Tingkat ketercapaian seharusnya bisa lebih masif dibandingkan saat ini. Terlebih lagi, masih banyak daerah-daerah tertinggal yang belum bisa menikmati akses internet.

Pemerintah sebetulnya memiliki jumlah dana yang besar untuk pemerataan teknologi telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Setiap tahunnya, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang mendapatkan lisensi izin usaha, wajib menyetorkan 1,25 persen pendapatan kotor mereka ke negara. Dana itu disebut Universal Service Obligation (USO). Oleh Kementerian Keuangan, dana USO masuk dalam kas negara dan menjadi bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

USO adalah konsep internasional yang juga diatur oleh lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), International Telecommunication Union. Semangatnya adalah memberikan keseimbangan teknologi komunikasi, terutama di daerah-daerah tertinggal.

“Perusahaan operator telekomunikasi tentu hanya ingin membangun di daerah komersial seperti di kota-kota besar. Sebagai gantinya, mereka harus berkontribusi untuk membangun di daerah tertinggal. Dana USO ini sebetulnya sumbangan semua pengguna telekomunikasi melalui operator telekomunikasi, Duit masyarakat itu,” ujar Heru.

Di Indonesia, dana USO dikelola khusus oleh sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kemenkominfo. Pada mulanya, lembaga itu pada 2006 disebut Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP), lalu berubah jadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), sampai akhirnya menjelma menjadi BAKTI.

Dari Kemenkeu, dana USO yang turun ke BAKTI tidak kurang dari Rp 2 Triliun rupiah setiap tahunnya. Oleh BAKTI, dana USO dikelola dengan cara pembukaan tender pengadaan atau pembangunan layanan telekomunikasi. Perusahaan swasta yang memiliki program pembangunan teknologi telekomunikasi di daerah terpencil, akan mendapat bayaran jasa secara berkala dari dana USO.

 

(To be continue)