Modusinvestigasi.Online, Bogor – Kepala Desa Galuga Endang Sudjana membantah semua tudingan Subadrah terhadap aparatur desa yang disebut kongkalikong mengkorupsi dana bantuan sosial. Endang menegaskan semua bentuk Bansos, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, BLT Dana Desa hingga Bantuan Sosial Tunai sudah disalurkan langsung kepada penerima manfaat.
Endang mengaku memiliki semua data otentik mengenai KPM di Desa Galuga berikut penyalurannya.
“Saya tidak akan menutup-nutupi siapa saja yang (berhak) mendapatkan (Bansos),” kata Endang, beberapa waktu lalu.
Endang juga menepis tuduhan Subadrah soal minimnya akuntabilitas penyaluran dana bansos. Dia mengatakan desanya mengutamakan transparansi dalam berbagai kegiatan, terutama perihal penyaluran bansos untuk warga Galuga yang terdampak pandemi. Keterbukaan informasi mengenai Desa Galuga menurutnya bisa dilihat dalam situs desa Galuga.
“Kami siap memberikan penjelasan apapun,” kata Endang.
Endang mengaku gelisah dengan tingkah Subadrah yang ke sana kemari mengumpulkan data-data pribadi warga desa dengan iming-iming akan mencairkan Bansos. Padahal, secara tupoksi, pekerjaan itu bukanlah tugas Subadrah, melainkan kewajiban Ketua RT dan RW. Meski begitu, Subadrah malah jalan terus mengumpulkan data-data pribadi warga.
“Di sini dia memang sudah terkenal, ada yang bilang dia pelakor, segala macam. Termasuk juga, maaf, dia suka jadi calo ke desa-desa lain. Contoh untuk bikin KTP dan KK,” ungkap Endang.
Kesaksian lain mengenai tingkah laku Subadrah tersebut dipertegas oleh Amil, Sekretaris Jenderal MUI Desa Galuga. Amil mengatakan Subadrah gemar mendatangi warga Galuga di lingkungannya untuk meminta data pribadi. Dia pernah mengkritik kegiatan tersebut karena dua warga Galuga yang menjadi anggota PKH diiming-imingi pencairan Bansos tapi nyatanya nihil.
Padahal, kata Amil, pengumpulan data warga harus melalui konfirmasi dia selalu Ketua Kelompok PKH. “Kok mau mintain KK sama KTP (warga) tanpa informasi dulu ke saya?,” ujar Amil.
Kepala Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng, Jaro Hanapi, juga mengaku masygul dengan tingkah Subadrah tersebut. Dia menceritakan Subadrah sempat memboyong massa untuk mempertanyakan bantuan sosial Desa Wangunjaya yang belum tersalurkan pada 2020 lalu.
Hanapi mengatakan, pada 2020 lalu dia belum menjabat sebagai Kepala Desa sehingga tidak begitu memahami kondisi penyaluran bansos di Desa Wangunjaya.
“Kita juga bingung kenapa pemberitaannya baru muncul di pemerintahan kita?,” ujar Hanapi.
Sejauh ini, Hanapi memastikan penyaluran Bansos yang ditujukan kepada 200 KPM warga Wangunjaya sudah tersalurkan sesuai peruntukannya. Dalam proses pembagian Bansos untuk warga, Hanapi berujar tidak ada yang ditutup-tutupi karena pihak Pemerintah Kecamatan Leuwisadeng ikut mengawal penyaluran progam.
“Saya sebagai pribadi, jangankan satu KPM, seribu perak pun dunia akhirat bertanggung jawab untuk Bansos,” ujar Hanapi.
Sementara itu, Kepala Desa Situ Ilir, Subhan, belum memberikan penjelasan tentang tudingan adanya warga desa yang belum mendapatkan bansos, meski terdaftar sebagai KPM. (Veronica)
(Continue part 5)
