Modusinvestigasi.Online, Bogor – Perlahan tapi pasti. Pemerintah Kota Bogor akan mewujudkan kantor pemerintahan Kota Bogor di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
Tak lama lagi, pada lahan hibah dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negera (DJKN) seluas 6 hektare akan dilakukan perencanaan desain.
“Pada lahan 6 hektare, Insya Allah tahun depan akan dimulai dengan desain. Syukur-syukur di (APBD) Perubahan bisa DED, sambil mungkin bisa cut and fill,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Dedie menilai, kantor pemerintahan ini perlu dilakukan menjadi satu sentral pelayanan publik. Mengingat saat ini masih ada beberapa kantor SKPD yang tidak representatif menempati rumah-rumah dinas.
“Iya seperti sekarang ada kantor-kantor dinas menempati rumah dinas, di perumahan. Jadi banyak yang belum representatif, tidak sesuai dengan peruntukan kedepan diperbaiki,” katanya.
Sebelumnya, mantan pejabat di KPK ini mengajak wartawan untuk meninjau langsung, lokasi lahan yang akan digunakan kantor pemerintahan tersebut. Lahan ini lokasinya berdekatan dengan akses Tol Jagorawi dan tak jauh dari Jalan Regional Ring Road (R3).
Selain lahan tersebut, Pemkot Bogor juga mendapatkan hibah lahan dari DJKN di sekitar kantor Kelurahan Katulampa. Rencananya, sebagian lahan akan diproyeksikan untuk kantor Samsat Jawa Barat.
“Insya Allah diproyeksikan akan menjadi kantor Samsat Jawa Barat yang dikerjasamakan dengan Pemkot Bogor. Lahannya kurang lebih 2.500 meterpersegi dan mereka akan bebaskan yang belakangnya. Paling tidak dibutuhkan 1,5 hektare,” ungkap Dedie.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudi Mashudi mengatakan, berkenaan dengan kantor pemerintahan di wilayah Katulampa, pada 2022 mendatang direncanakan akan dilakukan pematokan batas lokasi termasuk land clearing atau pembersihan lahan.
Pembangunan sendiri baru dapat dilaksanakan tiga tahun lagi atau tepatnya 2024. Hal ini setelah tahap pembuatan Detail Engineering Design (DED) yang didalamnya meliputi rencana anggaran biaya untuk pembangunan pada 2023.
“Dari proposal awal ada beberapa perkantoran yang digabungkan di sana, terutama kantor-kantor yang sekarang kondisi lokasinya di rumah-rumah. Seperti Dinkop dan UKM, DP3A, Dinsos, Disnaker, BKPSDM dan Disparbud,” kata Rudi.
Menurutnya, balaikota yang ada tetap dipertahankan fungsinya. Namun demikian, Rudi menyebut apabila di area kantor pemerintahan baru ada kantor kepala daerah nantinya bersifat operasional harian.
“Ya, balaikota eksisting tetap dipertahankan, kalaupun nanti wali kota ada kantor disana untuk operasional harian. Seperti pak Presiden tinggal disini (Istana Bogor), rapat terbatas disini, menerima tamu Negara disini, kantornya di Istana Merdeka disana,” paparnya.
Rudi menjelaskan, bahwa ada 3 lahan eks BLBI yang diserahkan kepada Pemkot Bogor. Dua lokasi di antaranya berada di wilayah Katulampa, 6 hektare diperuntukkan untuk kantor pemerintahan dan 1 hektare yang sekarang digunakan kantor Kelurahan Katulampa.
Sedangkan yang ketiga berada di kawasan Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan. Lahan dengan luas 3 hektare ini rencananya akan dibangun untuk rumah susun dan kantor.
“Yang di BNR pengajuannya untuk kantor campuran dengan rumah susun,” pungkasnya. (Vhe)
